Polda Gorontalo Bersama Korem 133/NWB Gelar FGD TNI

Mercubanten- Kepolisian Daerah Gorontalo bersama Komando Resort Militer 133 Nani Wartabone menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) yang diikuti oleh seluruh Perwira TNI Polri Gorontalo di Gedung GPCC kota Gorontalo Rabu (22/02), dengan mengangkat tema “TNI-Polri siap mengawal tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta mengamankan agenda nasional 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan”.

Dalam kegiatan FGD tersebut, selain diberikan materi secara internal oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika, SH.,SIK.,M.Si dan Danrem 133/NWB Brigjen TNI Totok Sulistyono, SH.,M.M,.M.IP juga menghadirkan pemateri eksternal antara lain Ketua KPU, Bawaslu, Kakanwil Kemenag, Kepala Badan Pusat Statistik, BKKBN, BAPPEDA, Dinas Perindag dan BPBD Provinsi.

Danrem 133/NWB Brigjen TNI Totok Sulistyono, SH.,M.M,.M.IP dalam sambutannya membuka FGD menjelaskan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapim TNI – Polri yang di pimpin oleh panglima TNI dan Kapolri yang di hadiri oleh Presiden beserta para Menteri cabinet serta diikuti oleh para pimpinan satuan kewilayahan pada jajaran TNI-Polri di Seluruh Indonesia, selain itu kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk upaya memperkokoh jalinan silaturahmi dalam menjaga, merawat, dan memelihara sinergitas TNI-Polri khususnya di Provinsi Gorontalo,”Ujarnya.

Selanjutnya Totok menjelaskan tentang dinamika lingkungan strategis baik pada tataran Global, regional dan nasional hingga dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara serta berbagai permasalahan yang terjadi antara lain adanya peperangan Rusia dan Ukraina, belum usainya pandemi Covid19 serta permasalahan-permasalahan lainnya berujung terhada adanya kenaikan serta kelangkaan berbagai harga kebutuhan pokok baik untuk produksi industry maupun kebutuhan pokok masyarakat.

“Hal ini tentu berimbas kepada sendi-sendi perekonomian rakyat yang pada akhirnya berimbas kepada melemahnya pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia,” Jelasnya.

Selanjutnya Ia juga menegaskan tentang peran TNI dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Tidak lama lagi kita akan dihadapi dengan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 yang tahapan pelaksanaanya dimulai pada tahun 2023, Potensi-potensi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan menjadi perhatian kita untuk mengambil Langkah-langkah antisipasi.TNI bersikap netral, TNI membantu pemerintah dan Polri kemudian secara internal TNI melakukan upaya memberikan keteladanan, selain itu TNI akan melakukan pemetaan daerah rawan konflik, perbantuan distribusi logistic pemilu,optimalisasi peran satkowil serta memaksimalkan perbantuan pengamanan pemilu,”Imbuhnya.

Sementara itu Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika dalam materinya menyampaikan beberapa hal tentang arahan Presiden RI tentang pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, fokus menurunkan stunting, perhatian terhadap investasi , jaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 dan lain sebagainya.

“Diperlukan peran Polri dalam pengendalian inflasi, jaga kondusifitas lingkungan investasi, jika ada kerawanan sedikit jangan sampai muncul ke permukaan, Pengawasan terhadap industri sektor jasa keuangan harus bekerja secara mikro jangan makronya saja, Hilirisasi jadi hal penting dalam transformasi ekonomi , tidak ada lagi ekspor illegal, pertambangan illegal,” Terangnya.

Selanjutnya soal Pemilu 2024 , menurutnya berbeda dengann pemilu-pemilu sebelumnya hal ini dikarenakan setiap wilayah melaksanakan pemilu sehingga untuk permintaan personil dari polda tetangga sulit di penuhi.

“Oleh karenanya kita harus mempersiapkan pengamanan secara mandiri, kita TNI Polri Gorontalo harus bersinergi mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo agar aman, lancar dan kondusif, untuk Polri sendiri sudah menyiapkan strategi mulai dari Preemtif, Preventif dan Represif,” Jelasnya.

Selain itu Kapolda Helmi juga menegaskan tentang Netralitas anggota Polri dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Soal Netralitas Polri dalam Pemilu 2024, aturan sudah jelas dan tegas bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih,”tegasnya. (Red)